Kenaikan TDL Tidak Tepat

19-03-2012 / KOMISI VII

Anggota DPR Bobby Rizaldi dari Partai Golkar mengatakan, kenaikan TDL saat ini tidak tepat karena bersamaan dengan kenaikan BBM pada April nanti. "angka tambahan inflasi bisa melebihi 1 persen sehingga rentan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat
 
Terkait menurunnya subsidi listrik di kisaran 64 Triliun, Bobby menilai persoalannya disebabkan penurunan pengajuannya dikarenakan mundurnya jadwal COD PLTU 10 ribu MW. Namun, lanjut Bobby, hal tersebut dapat dicover dengan manajemen bauran energi gas yang belum dimasukkan ke perhitungan seperti swap Gajah Baru 40 mmbtud
 
Menurut Bobby, kenaikan subsidi dari 40 Triliun menjadi 64 Triliun disebabkan kenaikan dollar dan Indonesia Crude Price (ICP).
 
Terkait kenaikan BBM, Bobby menegaskan, apabila kenaikan BBM didalam APBNP menyebabkan subsidi meningkat 123 Triliun menjadi 178 Triliun lebih baik dibatalkan kenaikannya
 
Tanggapan Bobby tersebut menjawab pernyataan Kemenkeu Agus Martowardojo yang mengatakan apabila subsidi listrik dikisaran Rp. 64.9 Triliun menyebabkan pembangkit tidak beroperasi
 
Pada kesempatan berbeda, Agus mengatakan, salah satu yang bisa menurunkan biaya operasi PT Perusahaan Listrik Negara adalah jika BUMN itu mendapatkan gas. Namun,  floating storage regasification unit (FSRU) Teluk Jakarta belum selesai dan program percepatan pembangkit listrik 10 ribu megawatt (MW) juga terlambat. Kondisi itu membuat pembangkit listrik milik PLN hingga saat ini harus menggunakan BBM dan membuat subsidi listrik membengkak.
 
Terkait subsidi listrik, pembahasan subsidi telah sampai di Badan Anggaran DPR dan pemerintah akan mendiskusikan dengan badan tersebut terkait rekomendasi Komisi VII soal penurunan subsidi listrik. (si)foto:wy/parle
BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...